Semenjak tahun-tahun awal diberdirikannya universitas ini, Universitas Indonesia, mahasiswa telah menyumbang banyak hal bagi kemajuan bagi negara Indonesia. Baik itu oleh lulusannya yang menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan atau pada waktu mereka masih mahasiswa ketika mereka berperan sebagai kontrol sosial politik. Perannya yang penting sebagai kontrol sosial politik mengharuskan mahasiswa mengkoordinasikan secara menyeluruh gerakannya dari mulai landasan hingga platformnya.

Gerakan Mahasiswa UI dari awalnya berdiri, pada medioker 1950an orde lama hingga akhir orde baru dikarakterisasi sebagai aksi demonstrasi yang penuh dengan intrik politik. Mahasiswa hanya melakukan resi turun ke jalan dan menyerukan tuntutan kepada penguasa, yang seringkali diasosiasikan sebagai musuh, tanpa menyediakan pilihan solusi kepada pemerintah. Akibat dari pengerahan aksi massa memang nyata, mereka berhasil meruntuhkan rezim yang berkuasa namun sayangnya tidak berhasil mengantisipasi keadaan pasca-runtuhnya rezim tersebut. Inilah paradigma bergerak yang harus kita ubah untuk berkontribusi lebih nyata dan lebih baik tak hanya untuk institusi mahasiswa saja tapi untuk Indonesia secara keseluruhan.

Perubahan untuk Perbaikan

Perubahan pola gerakan adalah salah satu solusi yang dapat ditawarkan. Bentuk permusuhan antara mahasiswa dengan pemerintah harus diganti dengan kerja sama konstruktif. Mahasiswa harus bisa mengerahkan segenap intelektualitasnya melakukan kajian yang solutif untuk ditawarkan sebagai jawaban permasalahan bangsa sedangkan pemerintah harus bersedia duduk sama rendah untuk mendengarkan pendapat dan pemikiran mahasiswa. Tidak perlu khawatir bahwa militansi gerakan mahasiswa akan berkurang karena pada dasarnya, sifat kooperatif mahasiswa juga akan dibarengi dengan kekokohan untuk siap sedia melakukan aksi massa jika pemerintah dinilai membandel atau bahkan dinilai keluar batas.

Selain perubahan platform pergerakan, transformasi isu juga harus bisa dilaksanakan. Isu yang diangkat hendaknya membidik isu sosial masyarakat akibat isu utama tersebut, bukan isu utama yang memiliki risiko politik tinggi. Keadaan ini akan memudahkan lingkup gerak badan mahasiswa karena pengangkatan isu yang tidak memiliki risiko politik tinggi akan membuat mahasiswa tidak disetir oleh kepentingan golongan atau organisasi politik manapun. Gerakan mahasiswa pun lepas dari unsur politisasi – atau juga disebut depolitisasi – dan dapat tetap mempertahankan idealisme untuk Indonesia yang lebih baik.

Sebentuk Kado untuk Indonesia Sehat 2010

Sampai pada tulisan ini, barulah kita kembali pada keadaan kita yang tengah berkutat dengan diktat-diktat tebal dan ujian blok maupun sumatif – mahasiswa fakultas kedokteran. keadaan yang terlihat mengekang namun tidak boleh mengecilkan peran kita untuk berandil terhadap pembangunan bangsa.

Seperti yang sudah saya nyatakan sebelumnya, ada dua hal yang dapat dijadikan solusi pergerakan mahasiswa, pertama perubahan pola gerakan dan kedua transformasi isu. Dalam tatanan institusi, senat dapat memberikan sumbangannya berupa kajian-kajian permasalahan inti kesehatan Indonesia menurut visi Indonesia Sehat 2010. Kajian-kajian inilah yang akan diajukan kepada stakeholder bidang kesehatan untuk dirundingkan bersama solusinya dan juga dipublikasikan kepada mahasiswa kedokteran secara umum. Penyadaran massal untuk mengakselerasi perkembangan kesehatan diharapkan dapat tercapai oleh mahasiswa ketika mereka berkarya dalam profesi dokter.

Selanjutnya pemilihan isu untuk diangkat dalam kegiatan juga berperan penting dalam membangkitkan animo mahasiswa untuk memahami urgensi Indonesia Sehat. Pemilihan isu sederhana, seperti contohnya: “Pendidikan Manajemen Laktasi ASI Eksklusif” untuk mengakselerasi indikator 80% bayi mendapat ASI eksklusif atau “Seminar dan Sharing tentang Pengalaman menjadi Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kawasan Indonesia Timur” untuk menumbuhkan kesadaran pengabdian dan juga mengakselerasi tercapainya paling tidak indikator rasio 40% dokter per 100.000 penduduk . Keduanya dapat menjadi alternatif pilihan yang bisa dijalankan oleh institusi untuk menginternalisasi nilai pengabdian dan kesadaran untuk membangun Indonesia sehat kepada hati setiap mahasiswa.

Pemanfaatan jejaring mahasiswa kedokteran nasional juga dapat dilaksanakan, meskipun bukan pada tatanan grassroot, dengan mengadakan forum mahasiswa kedokteran nasional dengan stakeholder kesehatan untuk visi Indonesia Sehat 2010. Hasil yang diharapkan akan dapat lebih luas karena langsung ke tatanan birokrat dan dapat dipublikasikan melalui media nasional.

Jika kita simpulkan, semua hal di atas hanya akan menjadi wacana belaka tanpa implementasi dan arahan gerakan yang jelas. Disinilah senat mahasiswa harus dapat menunjukkan tajinya sebagai pelindung pergerakan. Peluang senat mahasiswa, sebagai representasi kehidupan bernegara mahasiswa, menjadi pionir dan penggeraknya terbuka lebar. Bukankah Indonesia sehat seutuhnya merupakan cita-cita luhur profesi kedokteran yang selalu kita junjung tinggi di Indonesia ini? Ayo Sehatkan Indonesia melalui gerakan yang membumi, Ayo Bergerak!

Dinamisasi pergerakan mahasiswa di kampus FKUI kini agaknya sudah sampai pada tahap pembentukan negara mahasiswa dengan diberlakukannya Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa FKUI (disingkat UUD IKM FKUI). Hampir genap 2 tahun usia UUD ini jika kita lihat dari awal sekali perjalanan pembuatan UUD ini, yaitu pada Musyawarah Besar Mahasiswa (Mubesma) 2006. Bentuk inovasi ini diharap bisa menunjang dinamika kehidupan mahasiswa.

Seperti halnya respons imun, hal-hal baru yang dianggap asing pasti akan menimbulkan respons entah itu berupa hipersensitivitas atau inflamasi, begitu juga dengan implementasi UUD IKM ini. Respons yang baik dapat bermanfaat bagi kehidupan bermahasiswa tapi sebaliknya jika tidak diimplementasikan dan dipublikasikan dengan baik, UUD IKM hasil Mubesma bukan tidak mungkin ternyata hanya menjadi buku yang teronggok di lemari kaca senat tanpa pernah diamalkan.

Tak terasa sudah satu tahun berlalu sejak ditetapkannya UUD IKM FKUI. Itu artinya per 28 Desember 2008, UUD IKM sudah harus diberlakukan. Sedikit demi sedikit, kepengurusan senat mahasiswa tahun lalu berjuang untuk mencapai kondisi ideal pelaksanaan sepenuhnya undang-undang dasar tersebut. Seperti dugaan penulis, terdapat beberapa friksi dengan badan kemahasiswaan lainnya sebagai stakeholder kampus ini. Friksi ini dapat berkembang dari ancaman laten yang kapanpun saja dapat bereksaserbasi menjadi akut jika tidak ditatalaksana secepatnya.

Pengakaran UUD IKM FKUI: pilihan atau dilupakan

Masalah mendasar adalah bentuk Ikatan Keluarga Mahasiswa itu sendiri yang menjalankan konsep ketatanegaraan mahasiswa. Umumnya mahasiswa kedokteran tidak begitu tertarik pada kompleksitas sistem. Mereka lebih tertarik kepada sesuatu yang lebih menyentuh isu grassroot dunia kedokteran seperti isu keprofesian,atau belajar buat ujian besok hari. Sudah cukup tampaknya kejenuhan, jika tidak ingin disebut sebal, mahasiswa FKUI terhadap kata BEM UI yang identik dengan kompleksitas gerakan – menurut observasi penulis kepada beberapa mahasiswa FKUI. Jangan sampai kejenuhan tersebut terjadi pula pada UUD IKM FKUI karena dicap sebagai sistem kompleks dan membosankan. Oleh karena itu, perlu marketing yang baik untuk membumikan Undang-undang Dasar IKM FKUI ke mahasiswa FKUI secara umum.

Strategi marketing UUD IKM FKUI tunduk pada trias marketing, yaitu branding, positioning, dan feedback. Pembentukan brand UUD IKM FKUI dimulai pada rentang mahasiswa baru sampai tingkat teratas. Kita harus memposisikan UUD IKM sebagai dasar bertindak tertinggi di setiap acara bersifat formal seperti rapat kerja awal tahun atau sejenisnya, sidang-sidang mahasiswa atau sejenisnya, hingga dikeseharian kegiatan kemahasiswaan. Selanjutnya feedback dari mahasiswa, diwakilkan oleh badan kemahasiswaan dan himpunan mahasiswa dapat, akan dapat melengkapi pelaksanaan UUD IKM, sempurna atau penuh kekurangan ditentukan kembali oleh mahasiswa. Disini Badan Perwakilan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa sebagai lembaga tinggi dalam IKM FKUI dapat bekerja sama mewujudkan strategi di atas.

Ancaman dari Stakeholder Dalam Kampus

Kekhawatiran selanjutnya adalah, kuatnya nilai tradisional mahasiswa FKUI, yang cenderung paternalistik, yang dapat mengancam eksistensi dan status legal UUD IKM FKUI. Menurut penjelasan pasal 1 ayat 3 UUD IKM FKUI disebutkan bahwa Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia berdasar atas hukum (rechts/law) dan tidak berdasar atas kekuasaan tidak terbatas (machts/power). Selama masih ada kemungkinan pengambilalihan kekuasaan tertinggi forum bukan oleh pejabat yang dimandatkan, UUD IKM akan perlahan dilupakan.

Mengubah sistem yang sudah old estabilished memang berat, terutama tradisi-tradisi paternalistik. Yang dapat kita lakukan adalah dengan menguranginya secara perlahan; dapat dimulai dengan sistem kaderisasi anggota muda yang mengutamakan intelektualitas dan semangat egaliter – lebih lazim disebut sejawat di dunia kedokteran – atau dengan optimalisasi sistem kaderisasi berkelanjutan.

Sebuah Titik Cerah

Tampaknya memang besar sekali amanah mahasiswa tahun kepengurusan selanjutnya karena kita dititipkan kerja besar untuk menegakkan konstitusi. Sudah seringkali mahasiswa dari UI depok mengajukan pertanyaan, “Dari Salemba pergerakan dimulai, apakah dari Salemba juga pergerakan mengawali akhirnya?”. Ikatan Keluarga Mahasiswa adalah jawabannya karena itulah bukti totalitas kita terhadap cita-cita luhur pergerakan dan kesatuan gerak sebagai satu badan.

Perubahan adalah sebuah keniscayaan, oleh karena itu optimisme harus senantiasa dikumandangkan di setiap lini. Sekarang kita sedang menjemput takdir kita menyongsong perubahan, ayo buktikan kapasitas kita dengan gerakan berbasis intelektual dan cerdas, bersama suatu wadah bernama Ikatan Keluarga Mahasiswa FKUI.

Hidup mahasiswa!
Hidup Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia!
Hidup Rakyat Indonesia!

Bagi yang ingin menyumbang kritik, saran, opini, pertanyaan, sanggahan, asal bukan minta duit hehe, bisa tulis komen disini.

Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia!

Keluarga Sejati, Cerdas Membumi – Juno09

Solusi atau Masalah baru?

Sekilas Uji Kompetensi

Pada tahun 2004, dunia kedokteran dikejutkan oleh pemberlakuan undang-undang baru di dunia kedokteran, yang selama ini hampir tidak tersentuh hukum. Ketakutan masyarakat terhadap permasalahan praktik kedokteran, termasuk di dalamnya malpraktik, telah dijawab oleh pemerintah dengan diberlakukannya Undang-undang no. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Meskipun diharapkan dapat menjawab permasalahan, ternyata justru muncul permasalahan baru terkait adanya pasal yang dinilai kontroversial. Termasuk di dalamnya, larangan berpraktik lebih dari tiga tempat, hukuman bagi dokter yang lalai memasang papan nama dokter, dan sertifikasi kompetensi kedokteran. Permasalahan yang paling terakhir inilah yang paling menarik karena membawa revolusi dalam tatanan kehidupan kedokteran.

Menurut amanat UU no. 29 tahun 2004, setiap dokter harus melampirkan sertifikat kompetensi jika ingin melakukan registrasi di Konsil Kedokteran Indonesia. Hal ini menjadi mutlak karena izin praktik dokter hanya dapat diberikan kepada dokter yang telah terdaftar di konsil. Untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, diadakanlah suatu prosesi uji kompetensi yang diatur dan diselenggarakan oleh kolegium disiplin ilmu terkait. Sasaran ujian ini adalah semua dokter yang akan/telah berpraktik, tanpa terkecuali dokter umum, dokter spesialis, sampai guru besar. Uji Kompetensi Dokter Indonesia ini bertujuan antara lain untuk memberikan informasi tentang kompetensi dokter secara komprehensif –pengetahuan, keterampilan, dan sikap – kepada pemegang kewenangan yang memberikan sertifikat kompetensi. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun sekali dengan bentuk ujian bisa berupa ujian tulis, portfolio, atau bahkan OSCE. Khusus untuk dokter yang baru lulus, terdapat hal yang khusus. Lulusan dokter kurikulum lama dengan masa studi 6 tahun akan diuji kompetensinya dengan ujian tertulis. Sedangkan lulusan dokter kurikulum fakultas 2005 dengan masa studi 5 tahun mengalami uji kompetensi dengan mengikuti internship selama 1 tahun. Uji kompetensi dilaksanakan dua kali dalam setahun dan telah dilaksanakan dua kali semenjak pertama kali dirumuskan. Untuk lulusan dokter per Juli 2007, yang pertama diadakan pada Juni 2007 dan yang kedua baru saja pada 18 Februari 2008. Soal-soal uji kompetensi terdiri dari 200 butir dengan waktu pengerjaan 200 menit. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda berupa analisis kasus.

Permasalahan Uji Kompetensi

Dengan adanya uji kompetensi, dokter dituntut untuk senantiasa mengetahui hal-hal terbaru dalam dunia kedokteran. Selain itu, kualitas keprofesian dokter akan selalu bisa diawasi karena setiap dokter yang ada di Indonesia telah disamakan standarnya. Uji kompetensi juga menjadi sebuah simbol kemapanan dunia kedokteran karena mengikuti standar internasional dimana setiap profesi memiliki kualifikasi negara.

Sayangnya, di balik hal-hal positif di atas, ternyata uji kompetensi juga menyertakan kekurangan yang prinsipil. Hal yang paling utama adalah masalah dana dan waktu yang berlarut-larut. Sejak sistem ini diberlakukan, dokter dan lulusan dokter menjadi “pengangguran” karena tidak bisa berpraktik tanpa surat tanda registrasi dan izin praktik. Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan uji kompetensi perdana, uji kompetensi dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2007 dengan pengumumannya 27 Juli 2007. Setelah itu, pengurusan STR dan SIP menghabiskan kira-kira waktu 2 bulan. Setelah kita lulus dari pendidikan dokter yang lama, kita masih harus meluangkan waktu dan dana untuk dikorbankan. Selanjutnya, kualitas soal dianggap tidak merefleksikan kompetensi dokter sebagai first-line care provider. Bisa dipahami karena, lagi-lagi menurut yang telah mengikuti uji kompetensi, kebanyakan soal yang diujikan berasal dari uji coba UKDI yang diadakan beberapa waktu sebelumnya dan juga meminta dana dari pesertanya.

Kontroversi terakhir adalah perkara kompetensi kedokteran itu sendiri. Mirip dengan kontroversi Ujian Nasional SMP dan SMA. Pendidikan kedokteran, baik kurikulum lama dan kurikulum berbasis kompetensi, terbagi dalam dua fase klinik dan preklinik yang mengharuskan mahasiswanya untuk lulus dan kompeten. Terutama untuk fase klinik, mahasiswa diharuskan untuk lulus ujian masing-masing departemen sehingga argumen ini menjadi dasar penentangan terhadap UKDI. Memang keadaan fakultas kedokteran di Indonesia tidak semuanya sama standarnya sehingga ada anggapan diperlukan suatu standardisasi. Namun lagi-lagi hal ini menjadi rancu karena jika memang standar yang disorot, maka sudah menjadi tanggung jawab negara untuk merangsang perkembangan kurikulum kedokteran sehingga ada kejelasan standar pendidikan kedokteran.

Melihat fenomena ini, tak dapat dipungkiri lagi standar pendidikan dokter sangat diperlukan. Standar ini harus disusun oleh lembaga-lembaga yang mengurusi pendidikan kedokteran dan disesuaikan pada kurikulum pendidikan dokter serta permasalahan kesehatan di masyarakat. Selanjutnya standar pendidikan kedokteran ini dijadikan acuan oleh setiap fakultas kedokteran di Indonesia tanpa terkecuali dan setiap fakultas kedokteran wajib memastikan lulusannya memiliki kompetensi yang telah distandarkan. Bila hal ini telah dilakukan, maka kompetensi lulusan dokter tidak harus diuji lagi dalam bentuk ujian tertulis yang berpotensi menguras anggaran. Sebagai alternatif, dokter dapat diharuskan untuk mengikuti seminar atau pelatihan tertentu dalam kurun waktu tertentu serta wajib memenuhi batasan tertentu pula sehingga dianggap berkompeten, misalnya dalam bentuk mengumpulkan sejumlah SKP dalam 5 tahun.

Sistem ujian tertulis memang bukan suatu bentuk solusi jangka panjang. Tetap diperlukan suatu usaha untuk menguji kompetensi dokter secara kontinyu sehingga kompetensi dokter Indonesia semakin terasah dan masyarakat semakin diuntungkan.

ditulis oleh Herjuno Ardhi,

pada Seri Pencerdasan Terpadu Februari 2008

untuk lebih lanjut, klik di sini

press release UKDI dari IDI, klik di sini